Soal video viral utang Pemda Rp28 miliar, Dedi Mulyadi siap lunasi

 

Belakangan ini jagat dunia maya dan media massa dihebohkan dengan video viral Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang menyebut mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memiliki utang sebesar Rp28 miliar.

Anne menyebut utang tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak dibayarkan oleh Dedi Mulyadi selama dua tahun.

Anne mengaku sempat membayarkan utang tersebut pada tahun pertama menjabat, namun setelah rumah tangganya retak ia tak mau lagi meneruskan sisa pembayaran.

Terkait hal tersebut Kang Dedi Mulyadi tak mau berkomentar banyak. Ia lebih memilih untuk bertemu dan meminta penjelasan dari pihak yang berkompeten untuk menjelaskannya agar lebih subjektif.

"Ini bukan urusan rumah tangga, tapi aspek yang menyangkut tata kelola keuangan daerah. Karena yang muncul ke permukaan bukan suami, tapi mantan bupati," ujar Kang Dedi Mulyadi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Jumat (2/12).

Kang Dedi pun kemudian menemui Sekda Purwakarta Norman Nugraha untuk menjelaskan terkait utang Rp28 miliar tersebut.

"Kebetulan waktu saya jadi bupati, Norman ini menjabat sebagai kabid perencanaan keuangan daerah. Tolong Pak Sekda jelasin waktu itu posisinya seperti apa," ucapnya.

Norman menjelaskan terkait utang DBH sudah melalui mekanisme neraca dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sudah tercatat sebagai laporan keuangan daerah tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pemkab Purwakarta mempunyai kewajiban terhadap desa kaitan dengan DBH.

"Kita tidak bicara orang, tapi pemerintah," ucap Norman.

"Jadi siapapun yang memimpin harus melaksanakan itu?" tanya Kang Dedi.

"Ketika sudah masuk neraca keuangan, tentunya itu jadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," timpal Norman kembali.

Saat ini, kata Norman, tersisa utang Rp19,7 miliar dengan rincian utang untuk tahun 2019 tersisa sekitar Rp250 juta. Sementara untuk 2016 dan 2017 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020 dan 2021 terpaksa ditunda karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Begitu juga di tahun 2022-2023 pembayaran harus ditunda karena Pemkab Purwakarta sedang fokus mengejar target ketertinggalan pembangunan sehingga belum bisa menganggarkan uang Rp19,7 miliar tersebut.

"Mudah-mudahan tahun 2024 bisa dibayarkan karena itu kewajiban pemerintah daerah," ucapnya.

Jadi bukan kewajiban mantan bupati ya? ujar Kang Dedi kembali.

Kan kemarin juga statement saya sampaikan setiap yang ada di neraca keuangan itu kewajiban pemerintah daerah, jawab Norman.

Kang Dedi kemudian menceritakan tahun terakhirnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta atau tahun 2017 silam. Saat itu ia menyadari bahwa tahun selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan oleh pejabat sementara. Dan saat dijabat oleh pejabat sementara anggaran tidak akan digunakan secara optimal karena keterbatasan wewenang.

Menurut Kang Dedi, saat itu ia pun terus menggenjot pembangunan di Purwakarta agar tak ada lagi sisa utang pembangunan. Sehingga produk saat ia menjabat bisa dinikmati oleh publik seperti jalan dan berbagai bangunan.

"Memang meninggalkan utang pemerintah daerah, tetapi dari sisi kalkulasi ekonomi itu negara diuntungkan," tambah Dedi.

Karena kalau pembangunan dilakukan sekarang maka harganya menggunakan 2017, kemudian dibayarkan 2018-2019 negara untung karena kalau pembangunan digeser ke tahun itu pasti harganya sudah beda.

Dari serangkaian keberhasilan pembangunan tersebut maka lahirlah citra publik yang baik bahwa Kang Dedi berhasil membangun Purwakarta. Sehingga banyak masyarakat yang ingin pembangunan terus dilanjutkan.

Akhirnya pilihan politiknya jatuhnya pada Pak Wabup yang tentunya punya pasangan dengan Ambu Anne Ratna Mustika.

"Nama Ambu itu saya yang bikin karena dia adalah ibunya orang Purwakarta," katanya.

Meski sudah dijelaskan secara rinci terkait utang yang viral, namun Kang Dedi siap bertanggung jawab secara finansial jika memang diperlukan untuk melunasi. Tetapi andaikata uang itu harus dibayar secara pribadi, walaupun itu tidak boleh karena itu uang negara, saya seluruh aset yang saya miliki saya berikan ke pemerintah daerah.

"Gak apa saya miskin yang penting hidup saya tidak merugi," pungkas Kang Dedi Mulyadi.

sumber : elshinta.com

Bagikan Artikel ini